Responsif (responsive)
By: Date: July 14, 2020 Categories: Umum

Responsif (responsive)

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip goodandcleangovernance bahwa pemerintah harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat,  harus memehami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat. Birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan public (publicinterest) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan.

Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. Masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah/simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, Birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial.

  1. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan layolitas profesional.
  2. Etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik

Berorientasi pada kesepakatan (concensusorientation)

Berorientasi pada consensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatifdimana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.

Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.

Baca juga: