Pengertian dan Istilah Penyertaan
By: Date: July 8, 2020 Categories: Umum

Pengertian dan Istilah Penyertaan

Berbeda dengan hukum perdata dimana pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan. Masing-masing individu bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya sekalipun.

Kata penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana  Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Beberapa istilah penyertaan yaitu :

  1. Turut campur dalam peristiwa pidana(Tresna)
  2. Turut berbuat delik (Karni)
  3. Turut serta (Utrecht)
  4. Delneming (Belanda); Compicity (Inggris); Teilnahme/Tatermehrhaeit (Jerman); Participation (perancis).

Penyertaan Menurut KUHP Indonesia

Pasal 55 KUHP menyatakan :

  1. Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 : mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

  1. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan :

Ke-1 : mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :

  1. Penaggung jawab penuh
  2. Penaggung jawab sebagian.

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHp

Sumber: https://carbomark.org/