Parlemen Prancis
By: Date: July 12, 2020 Categories: Umum

Parlemen Prancis

Parlement français adalah cabang legislatif dan  deliberatif (parlemen Pemerintah Prancis). Sistem parlementer di Prancis adalah bikameral, dan Parlemen terdiri dari “Majelis Tinggi”(chambre haute), merupakan Senat Prancis (Sénat) “Majelis Rendah”(chambre basse), merupakan Majelis Nasional Prancis (Assemblée nationale) tempat berbeda yaitu Palais du Luxembrug untuk Senat danPalais Bourbon untuk Majelis Nasional.

Republik Prancis ke-IV (1946-1958)

Dalam Negara Prancis tidak terdapat satu partai yang cukup besar untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri, sehingga kabinet di Prancis hampir semuanya berdasarkan koalisi.Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden yang sedikit sekali kekuasaannya.Serta menteri-menteri yang hanya dipimpin oleh seorang perdana menteri.Kedudukan menteri tidak boleh dirangkap dengan kedudukan sebagai anggota parlemen.

            Berdasarkan kenyataan Republik Prancis ke III (1870-1940) kabinet sering jatuh karena badan legislatif menerima mosi tak percaya, maka dalam Undang-Undang Dasar Republik Prancis ke-IV ditentukan, bahwa kalau dua kabinet jatuh dalam masa 18 bulan sebagai akibat dari mosi tak percaya, maka badan legislatif boleh dibubarkan. Akan tetapi dalam masa Republik Prancis ke-IV ternyata krisis kabinet tidak dapat dihindarkan. Tidak karena banyaknya mosi, akan tetapi karena salah satu atau beberapa partai yang tadinya mendukung kabinet koalisi menghentikan dukungannya dan menarik kembali menterinya. Sehingga hal ini menyebabkan jatuhnya kabinet dan terjadinya krisis kabinet.

Republik Prancis ke-V (1958-sekarang)

Berdasarkan atau bercermin pada kegagalan sistem parlementer Republik Prancis ke-IV karena badan eksekutifnya terlalu banyak didominasi oleh badan legislatif, maka presiden de Gaulle dalam tahun 1958 berhasil memprakarsai suatu Undang-Undang Dasar baru yang memperkuat kedudukan badan eksekutif, baik presiden maupun kabinetnya. Dengan demikian sistem ini lebih menjurus pada sistem presidensiil.

            Kedudukan presiden diperkuat karena dia tidak lagi dipilih oleh anggota badan legislatif, sebagaimana Republik Prancis ke-IV, akan tetapi oleh suatu majelis pemilihan yang terdiri dari 80.000 orang. Dan mulai tahun 1962 langsung dipilih oleh semua rakyat yang berhak memilih.Lagi pula, masa jabatan presiden menjadi tujuh tahun.Juga kekuasaan untuk bertindak dalam masa darurat diperkuat. Dimana presiden boleh mengambil tindakan apa saja yang dianggap perlu untuk mengatasi krisis itu. Akan tetapi badan legislatif tidak boleh dibubarkan dan harus terus bersidang dalam masa darurat sekalipun.

            Jika timbul pertentangan antara kabinet dengan badan legislatif, presiden boleh membubarkan badan legislatif.Undang-Undang yang telah diterima oleh badan legislatif yang tidak disetujui oleh presiden dapat diajukan olehnya langsung pada rakyat supaya bisa diputuskan dalam suatu referendum.Atau dapat diminta pertimbangan dari majelis konstitusionil.Badan ini memiliki wewenang untuk menyatakan suatu Undang-Undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Juga penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya: sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam siding badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu. Sampai sekarang, sistem ini menunjukkan cukup keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif.Sehingga dipandang dan dianggap lebih menjurus pada sistem presidensiil.

Hukum Dalam Negara Prancis

Prinsip dasar bahwa Republik Prancis harus menghargai tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789

Prancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal terutama dari peraturan tertulis; hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon.Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara hukum seharusnya hanya mlarang aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara: Kebebasan adalah peraturan, dan larangannya adalan pengecualian; larangan kebebasan apapun harus dibuat oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.

Berarti, Hukum harus mengeluarkan larangan hanya apabila dibutuhkan, dan bila ketidaknyamanan disebabkan oleh larangan ini tidak melebihi ketidaknyamanan yang diwajibkan larangan untuk pemulihan.Dalam praktik, tentunya, ideologi ini sering gagal ketika hukum dibuat.

Hukum Prancis terbagi menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi, biasanya, hukum sipil dan hukum kriminal.Hukum umum meliputi, hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi, dalam praktik, hukum Prancis terdiri dari tiga bagian utama: hukum sipil; hukum kriminal dan hukum administratif.

Prancis tidak mengakui hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan.Sebagai konsekuensi, Prancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791).Tetapi “serangan terhadap kesusilaan umum” (contraires aux bonnes mœurs) atau perusak perdamaian (trouble à l’ordre public) telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan.

https://movistarnext.com/