Menyongsong Penerapan KPJM pada APBN
By: Date: February 21, 2020 Categories: Pendidikan
Menyongsong Penerapan KPJM pada APBN

Menyongsong Penerapan KPJM pada APBN

Menyongsong Penerapan KPJM pada APBN

Menyongsong Penerapan KPJM pada APBN

Proses penganggaran dan perencanaan pembangunan senantiasa merupakan satu entitas dalam siklus pembangunan. Konsep demikian telah dituangkan dalam kerangka hukum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004). Pada bagian Penjelasan Atas UU 17/2003 bahkan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD sebagaimana diatur dalam UU 17/2003 harus menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure Framework) atau secara resminya disebut sebagai Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Alasannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan modern dinyatakan bahwa penganggaran membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Untuk itulah mulai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 mulai diperkenalkan pula KPJM sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan.[1]

  1. Konsep Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Pendekatan baru dalam metode penganggaran yang didasarkan pada pendekatanPerformance-based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework (PBB-MTEF) mempunyai kunci utama pada pelaksanaan anggaran berdimensi multi-tahun/tahun jamak (multi-years), mengestimasi pengeluaran untuk 5 tahun ke depan (forward estimate), adanya penetapan angka dasar sebagai perhitungan forward estimate (baseline), memungkinkan adanya inisiatif baru (new iniciative) yang berimplikasi pada penambahan anggaran pada suatu waktu yang diperlukan.

Kerangka kerja KPJM dilakukan dengan menggunakan (1) sistem costing yang dikembangkan sesuai dengan kerangka kerja KPJM yang utama, yaitu penganggaran normal untuk tahun jamak dan antisipasi kebijakan baru (new policy); (2) sistem costing yang menerapkan pendekatan akuntabilitas yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pemuublikasian KPJM baik secara tercetak maupun online; dan (3) sistem costing yang menerapkan teknik running cost, pelayanan dasar, multiyears, tunggakan hutang tahun sebelumnya, dan penyelesaian kegiatan.

Pemberlakukan PBB-MTEF diterapkan untuk memperoleh gambaran “perkiraan maju” sehingga kepastian pendanaan untuk 3 tahun ke depan sudah ada. Hal ini sesungguhnya dapat membantu Bappenas menyusun rencana pembangunan yang realistis sesuai ketersediaan anggaran. Dengan demikian, rencana pembangunan akan sejalan dan saling melengkapi dengan pendanaannya. Kebijakan perencanaan akan mempunyai asumsi terpentingnya yaitu ketersediaan anggaran baseline-nya. Meski dapat ditambahkan kebijakan baru –yang dianggap sebagai inisiatif baru. Inisiatif baru adapat berupa komponen, kegiatan, program, atau kebijakan baru. Ciri inisiatif baru adalah adanya output baru, baik jenis maupun volume outputnya.

Selain itu, dalam KJPM akan diketahui: (1) rencana anggaran dari suatu kebijakan yang sedang berjalan dalam 5 tahun (current policy) yang komponen dan kegiatannya dilakukan kontinu dalam tahun jamak; (2) output selama 5 tahun. Satu kegiatan boleh menghasilkan lebih dari satu output, asalkan indikatornya jelas dan terukur. Komponen-komponen dari suatu kegiatan itulah yang akan menghasilkan output-output; (3) adanya kebijakan baru dalam kerangka inisiatif baru yang diajukan KL. Pada “siklus penyusunan dan penetapan APBN”, titik proses pada pagu indikatif dan pagu sementara dan pagu merupakan titik dimana KL dapat mengajukan inisiatif baru; dan (4) adanya harga dan volume kegiatan dalam 5 tahun. Hal ini merupakan akibat dari penerapan model umum pembiayaan yang didasarkan pada perkalian antara harga dan volume [Biaya = Harga x Volume è kontinue untuk kegiatan bersifat rutin].

Peran Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Ditjen Anggaran dalam penyusunan KPJM adalah menentukan persetujuan atas penyesuaian angka dasar dan penilaian atas kebijakan baru. Angka dasar dijustifikasi oleh perubahan asumsi makro seperti inflasi, kurs, harga minyak dan sebagainya sepanjang faktor penghitungnya itu relevan dengan penganggarannya.

Baca Juga :