Kemen-PPPA Beberkan Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Kemen-PPPA Beberkan Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Kemen-PPPA Beberkan Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah
Kemen-PPPA Beberkan Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Kasus perundungan (bullying) terkait SARA yang dialami siswa SDN inisial JSZ menjadi pekerjaan rumah bagi berbagai pihak. Khususnya, di dalam sektor pendidikan dan perlindungan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) bahkan menyatakan, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang sering terjadi adalah corporal punishment (hukuman kekerasan dari guru) dan bullying.

Sekretaris Menteri PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, corporal punishment adalah hukuman yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap siswa dengan menggunakan kekerasan. Hukuman itu diberikan dengan alasan karena hendak mendisiplinkan siswa.
Bullying, kekerasan sekolah
Ilustrasi siswa SMA (Anggi Praditha/Kaltim Post)

“Misalnya memukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu panjang, atau menyuruh push up karena terlambat,” kata Pri saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/11).

Sementara itu, bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang

dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah. Perilaku itu bertujuan untuk menyakiti siswa tersebut. “Perundungan merupakan fenomena yang tersebar di seluruh dunia,” papar Pri.

Menurut Pri, prevalensi perundungan diperkirakan 8 hingga 50 persen di beberapa negara Asia, Amerika, dan Eropa. Di Indonesia, kasus perundungan biasanya terjadi di lingkungan pendidikan.

Hasil Survei Kesehatan Berbasis Sekolah pada 2015 yang dilakukan Balitbang Kesehatan pada 5.090 siswa laki-laki dan 6.020 siswa perempuan di 75 sekolah di 26 provinsi di 68 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa 19,9 persen siswa laki-laki dan 7,5 persen siswa perempuan pernah mengalamai kekerasan dari gurunya.

Selain itu, kata Pri, ditemukan juga 20,6 persen siswa tersebut pernah mengalami

perundungan. “Dampak negatif terbesar dialami oleh korban perundungan, antara lain gangguan prestasi belajar, membolos, depresi, bahkan bunuh diri,” ujar Pri.

Oleh karena itu, untuk menjamin anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal serta terlindungi dari kekerasan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Antara lain, dengan telah diratifikasinya Convention on The Right of The Child

(Konvensi tentang Hak-hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, dan Undang-Undang nomor 35/2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Serta telah diluncurkannya Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020 pada Januari 2016 dengan enam area intervensi.

Yaitu, penerapan legislasi dan kebijakan; mengubah norma budaya yang mengabaikan dan menerima kekerasan terhadap anak; pengasuhan; meningkatkan keterampilan diri anak; meningkatkan kualitas layanan; serta informasi dan data berbasis bukti.

 

Baca Juga :